Jawa Timur (Jatim) terus menjadi sorotan nasional pada tahun 2025. Berbagai isu penting mulai dari pemekaran wilayah, cuaca ekstrem, hingga dinamika sosial-politik mewarnai provinsi ini. Berikut adalah rangkuman isu terkini yang patut diperhatikan.
1. Isu Pemekaran Wilayah: Lima Kota Otonom Baru
Isu pemekaran wilayah kembali mencuat di Jatim. Ada lima calon daerah otonomi baru (DOB) yang digadang-gadang terbentuk jika moratorium pemekaran daerah kembali dibuka pemerintah pusat. Kelima calon kota baru tersebut adalah Kota Bawean, Kota Banyuwangi, Kota Jember, Kota Pamekasan, dan Kota Pandaan. Masing-masing kota ini diusulkan untuk dimekarkan dari kabupaten induknya dengan mempertimbangkan potensi ekonomi dan administratif yang ada.
2. Cuaca Ekstrem: Hujan Lebat dan Angin Kencang
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca ekstrem akan melanda Jatim hingga awal Februari 2025. Hujan lebat dan angin kencang berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. Wilayah yang perlu waspada antara lain Kabupaten Banyuwangi, Jember, Sidoarjo, dan Surabaya. Masyarakat diminta untuk selalu memantau informasi cuaca dan menghindari aktivitas di luar ruangan saat cuaca buruk.
3. Protes Mahasiswa: Tolak Efisiensi dan RUU TNI
Gelombang protes mahasiswa terjadi di beberapa kota di Jatim, seperti Malang, Surabaya, dan Kediri. Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Massa aksi menuntut agar pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat dan tidak mengesampingkan aspirasi mahasiswa. Beberapa aksi berakhir ricuh, namun pihak berwenang berupaya menenangkan situasi melalui dialog dan mediasi.
4. Bencana Alam: Gempa dan Banjir
Jatim juga menghadapi tantangan bencana alam. Pada 7 Mei 2025, wilayah Jatim, NTB, dan Papua diguncang gempa dengan magnitudo signifikan. Selain itu, cuaca ekstrem menyebabkan banjir di beberapa daerah, seperti Kabupaten Jember. Pemerintah daerah bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan evakuasi dan memberikan bantuan kepada korban terdampak.
5. Isu Sosial: Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP)
Pemerintah Provinsi Jatim menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 naik sebesar 6,5% menjadi Rp2.305.985. Kenaikan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan menyesuaikan dengan inflasi serta biaya hidup. Namun, beberapa kalangan pengusaha mengkhawatirkan dampak terhadap daya saing industri di Jatim.
Demikian rangkuman isu terkini di Jawa Timur pada tahun 2025. Berbagai peristiwa ini menunjukkan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang di provinsi ini. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menghadapi tantangan dan turut serta dalam pembangunan daerah.